Mengawali tahun 2014, Bank Indonesia mengadakan pertemuan awal tahun dengan media massa selama 3 hari berturut-turut dari tanggal 15 sampai 17 Januari 2014 di Jakarta. Pada pertemuan tersebut jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia memaparkan hasil evaluasi perekonomian 2013, perkiraan untuk tahun 2014 dan arah kebijakan Bank Indonesia ke depan.
Di tahun 2013 yang bisa dibilang tidak mudah, ekonomi Indonesia diprakirakan mampu tumbuh sebesar 5,7% (yoy). Meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya, namun angka tersebut merupakan sebuah prestasi. Pasalnya, tekanan pada Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) meningkat, dibarengi dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Inflasi pun berada di atas sasaran inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia ketika awal tahun 2013 yang lalu yakni di 4,5% ±1%. Realisasi inflasi tercatat di angka 8,38% (yoy) sampai akhir 2013.
Hal ini tidak terlepas dari berbagai tekanan yang dihadapi. Pertama, guncangan ekonomi terjadi di pasar keuangan global. Ketidakpastian pasar keuangan global meningkat sejalan dengan sentimen negatif terhadap rencana pengurangan stimulus moneter alias tapering off di AS. Sementara kondisi ekonomi global yang menurun akhirnya mengakibatkan terjadinya guncangan kedua. Guncangan kedua ini adalah tekanan terhadap NPI tahun 2013. Defisit transaksi berjalan diprakirakan mencapai 3,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Lebih tinggi pula dari defisit pada tahun 2012 sebesar 2,8%. Surplus di sisi transaksi modal dan finansial pun menurun. Tak sampai di situ, nilai tukar rupiah di tahun 2013 juga terus terdepresiasi disertai volatilitas yang meningkat. Pelemahan rupiah ini searah dengan pelemahan mata uang di negara kawasan.
Kondisi terkini menunjukkan stabilitas ekonomi kembali terkendali. NPI Triwulan IV 2013 membaik ditopang penurunan defisit transaksi berjalan. Inflasi bulanan menurun dan berada dalam pola normal. Tahun 2014, NPI diperkirakan membaik seiring penurunan defisit transaksi berjalan. Inflasi pada 2014 dan 2015 diperkirakan juga terkendali dalam kisaran 4,5±1% dan 4,0±1%. Pertumbuhan ekonomi pada 2014, diperkirakan mendekati batas bawah kisaran 5,8-6,2% sejalan proses konsolidasi ekonomi domestik menuju ke kondisi yang lebih seimbang.
Arah kebijakan Tahun 2014
Arah kebijakan Bank Indonesia difokuskan dan terbagi menjadi 3 (tiga) cakupan kebijakan, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan, mengelola inflasi ke arah yang lebih baik dan mempersempit defisit neraca pembayaran. Kebijakan Bank Indonesia di 2014 tetap mengutamakan penguatan bauran kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.
Di bidang moneter, kebijakan tetap diarahkan untuk mengendalikan inflasi menuju sasarannya dan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang sehat, melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya. Di bidang makro prudensial, kebijakan diarahkan untuk memitigasi risiko sistemik di sektor keuangan serta pengendalian kredit dan likuiditas agar sejalan dengan pengelolaan stabilitas makroekonomi. Di bidang sistem pembayaran, kebijakan diarahkan untuk pengembangan industri sistem pembayaran yang lebih efisien. Seluruh kebijakan tersebut akan diperkuat dengan berbagai langkah koordinasi kebijakan bersama Pemerintah dan otoritas sektor keuangan terkait.
Di tahun 2013 yang bisa dibilang tidak mudah, ekonomi Indonesia diprakirakan mampu tumbuh sebesar 5,7% (yoy). Meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya, namun angka tersebut merupakan sebuah prestasi. Pasalnya, tekanan pada Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) meningkat, dibarengi dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Inflasi pun berada di atas sasaran inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia ketika awal tahun 2013 yang lalu yakni di 4,5% ±1%. Realisasi inflasi tercatat di angka 8,38% (yoy) sampai akhir 2013.
Hal ini tidak terlepas dari berbagai tekanan yang dihadapi. Pertama, guncangan ekonomi terjadi di pasar keuangan global. Ketidakpastian pasar keuangan global meningkat sejalan dengan sentimen negatif terhadap rencana pengurangan stimulus moneter alias tapering off di AS. Sementara kondisi ekonomi global yang menurun akhirnya mengakibatkan terjadinya guncangan kedua. Guncangan kedua ini adalah tekanan terhadap NPI tahun 2013. Defisit transaksi berjalan diprakirakan mencapai 3,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Lebih tinggi pula dari defisit pada tahun 2012 sebesar 2,8%. Surplus di sisi transaksi modal dan finansial pun menurun. Tak sampai di situ, nilai tukar rupiah di tahun 2013 juga terus terdepresiasi disertai volatilitas yang meningkat. Pelemahan rupiah ini searah dengan pelemahan mata uang di negara kawasan.
Kondisi terkini menunjukkan stabilitas ekonomi kembali terkendali. NPI Triwulan IV 2013 membaik ditopang penurunan defisit transaksi berjalan. Inflasi bulanan menurun dan berada dalam pola normal. Tahun 2014, NPI diperkirakan membaik seiring penurunan defisit transaksi berjalan. Inflasi pada 2014 dan 2015 diperkirakan juga terkendali dalam kisaran 4,5±1% dan 4,0±1%. Pertumbuhan ekonomi pada 2014, diperkirakan mendekati batas bawah kisaran 5,8-6,2% sejalan proses konsolidasi ekonomi domestik menuju ke kondisi yang lebih seimbang.
Arah kebijakan Tahun 2014
Arah kebijakan Bank Indonesia difokuskan dan terbagi menjadi 3 (tiga) cakupan kebijakan, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan, mengelola inflasi ke arah yang lebih baik dan mempersempit defisit neraca pembayaran. Kebijakan Bank Indonesia di 2014 tetap mengutamakan penguatan bauran kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.
Di bidang moneter, kebijakan tetap diarahkan untuk mengendalikan inflasi menuju sasarannya dan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang sehat, melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya. Di bidang makro prudensial, kebijakan diarahkan untuk memitigasi risiko sistemik di sektor keuangan serta pengendalian kredit dan likuiditas agar sejalan dengan pengelolaan stabilitas makroekonomi. Di bidang sistem pembayaran, kebijakan diarahkan untuk pengembangan industri sistem pembayaran yang lebih efisien. Seluruh kebijakan tersebut akan diperkuat dengan berbagai langkah koordinasi kebijakan bersama Pemerintah dan otoritas sektor keuangan terkait.
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar